Blog

Jaga Netralitas dan Independensi Jelang Pemilu, DKP PWI Sumut: Anggota PWI Jadi Caleg Harus Cuti, Pengurus Wajib Mundur

×

Jaga Netralitas dan Independensi Jelang Pemilu, DKP PWI Sumut: Anggota PWI Jadi Caleg Harus Cuti, Pengurus Wajib Mundur

Sebarkan artikel ini

MEDAN,Sinarsergai.com – Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (DKP PWI Sumut) mengingatkan para anggota PWI Sumut yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) maupun tim sukses kontestasi politik Pilpres, legislatif tahun 2024 untuk mengajukan surat cuti sebagai wartawan selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT).

Ketentuan ini juga berlaku untuk pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Desa. Terkhusus untuk anggota PWI yang menjadi pengurus PWI di semua tingkatan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menjadi Caleg dan relawan/timses diwajibkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus.

“Untuk menjaga independensi, PWI harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan netralitas yang tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Saat ini, kami sedang mengumpulkan data dan menunggu DCT yang segera diumumkan KPU,” ujar Ketua DKP PWI Sumut, Drs. M. Syahrir,M.I.Kom, Kamis (2/11/2023) di Medan usai Rapat Kordinasi DKP PWI Sumut yang dihadiri Anton Panggabean,SE, M.Si, (Wakil Ketua), Wardjamil,SH (Sekretaris), Drs. Sofyan Harahap dan Drs. Agus S.Lubis selaku anggota.

Menurut Syahrir, penegasan kewajiban pengajuan cuti sebagai anggota PWI dan pengunduran diri sebagai pengurus PWI merupakan amanah Peraturan Dasar-Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI dan Kode Prilaku Wartawan (KPW) PWI serta Surat Edaran Dewan Pers dan PWI Pusat.

“Sesuai Surat Edaran PWI Pusat dan amanah PD-PRT/KPW, kami memberi tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman DCT untuk mengajukan surat cuti/pengunduran diri dan jika tidak dipatuhi, PWI akan menjatuhkan sanksi organisasi sekaligus membuat keputusan nonaktif kepada yang bersangkutan,” tambahnya.

Sebagai organisasi profesi, menurut Syahrir, PWI harus tetap menjunjung tinggi asas profesionalitas yang adil, berimbang dan menguatkan independensi seperti yang diamanahkan pada UU 40/1999 tentang Pers.

“Kita sangat menghormati pilihan politik masing-masing anggota dan itupun merupakan bagian dari hak asasi mereka, namun organisasi PWI harus menjaga netralitas dan tidak terafiliasi dengan partai manapun. Kita PWI merah-putih seperti yang selalu digaungkan Ketum PWI Pusat Hendry Bangun,” kata Syahrir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *