“Desain Kepolisian kita pasca reformasi 1998 lalu mengarahkan pada semua jenis operasional Polri adalah diorientasikan dalam rangka kepentingan menjunjung tingggi Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya seluruh Peraturan Perundangan pasca reformasi mengarah pada perlindungan atas HAM,” tutur Dawam.
Jessie Adam sebagai pemateri HRWG pun menjelaskan bahwa HRWG merupakan organisasi masyarakat sipil yang mendedikasikan kinerja-kinerja pada isu HAM baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
“Sejalan dengan mandat Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri, maka sangat relevan terkait kesadaran bersama bahwa perbaikan Polri merupakan tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu Kertas Posisi ini lahir,” paparnya.
Diskusi Sosialisasi Kertas Posisi kali ini dimoderatori oleh Tuti Nur Komariah dengan disempurnakan penanggap dari Kabid. Humas Polda Lampung Kombes Pol. Umi Fadilah Astutik S.Sos S.IK M.Si dan dari AJI Bandar Lampung serta dari peserta lainnya.
Seluruh peserta sangat antusias dan aktif menanggapi Sosialisasi Kertas Posisi yang diselenggarakan perdana di Provinsi Lampung ini. Selanjutnya Tim Kompolnas melakukan pemantauan terhadap sarana, prasarana, anggaran, dan Sumber Daya Manusia pada Polsek Sukarame.
Juga mendiskusikan pelayanan publik Polsek, melihat ruang tahanan, dan lain sebagainya didampingi Kapolresta Bandar Lampung, Kapolsek dan Anggota jajaran yang bertugas. (ril/R-04)
