Nasional

BNPB Petakan Kawasan Rawan Bencana Jelang Pilkada 2024

×

BNPB Petakan Kawasan Rawan Bencana Jelang Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. (FOTO: TvOne)
Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. (FOTO: TvOne)

JAKARTA, Sinarsergai.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan sejumlah kawasan kabupaten dan kota yang rawan dilanda bencana untuk mendukung kesuksesan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, menyebutkan peta kawasan rawan terhadap bencana alam dibuat berdasarkan catatan kejadian yang signifikan di suatu daerah pada medio 10 tahun terakhir, tepatnya bulan November.

Hal demikian dilalukan BNPB karena selama rentang waktu tersebut wilayah Indonesia secara umum menghadapi fenomena alam yang dinamis mulai dari musim kering hingga berskala ekstrem akibat El Nino ataupun musim penghujan yang ekstrem akibat La Nina, dan gempa bumi.

Data dari BNPB mencatatkan di Pulau Sumatera yang rawan bencana antara lain Provinsi Aceh (Aceh Singkil, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Jaya dan sekitarnya), Sumatera Barat (Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Solok dan sekitarnya), Sumatera Utara (Medan, Padang Sidempuan, Deli Serdang dan sekitarnya), Riau (Kampar, Indragiri Hilir).

Lebih lanjut, di Pulau Kalimantan menyasar Provinsi Kalimantan Selatan (Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru dan sekitarnya). Kalimantan Barat (Singkawang, Putussibau, Sintang), Kalimantan Tengah (Barito, Kotawaringin Barat, Kapuas, Murung Raya).

Kemudian mayoritas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa (Pacitan, Sukabumi, Boyolali, Tulung Agung, Demak, Kab. Bandung, Semarang, Wonogiri, Trenggalek, Magelang, Cilacap). Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Luwu, Soppeng, Bajo).

Menurut Abdul, daerah-daerah tersebut dalam satu dekade ini mengalami dampak bencana yang signifikan; dari jumlah korban terdampak ratusan -ribuan jiwa, rumah dan fasilitas publik rusak rata-rata di atas angka 50-100 unit akibat bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan juga gempa bumi.

Oleh karena itu pihaknya menilai kondisi ini perlu disampaikan untuk menjadi gambaran mitigasi risiko bencana bagi Pemerintah Daerah/lembaga penyelenggara yang akan melaksanakan rangkaian Pilkada serentak pada November 2024.