MEDAN,Sinarsergai.com – Dengan semangat persatuan yang menggelora, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Sumatera Utara menyerukan langkah konkret untuk meretas ancaman keterbelahan bangsa. Dalam rapat pleno akhir tahun di Gedung Juang 45 Sumut, Jalan Pemuda, Medan, Jumat (27/12/2024), DHD 45 Sumut menetapkan 2025 momentum strategis untuk memperkokoh jiwa, semangat, dan nilai-nilai nasionalisme 1945.
Dipimpin Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) M Hasyim, rapat pleno dihadiri Sekretaris Umum Dr H Eddy Syofian MAP, Bendahara Umum Ir Hj Vivi Savitri, Ketua II Drs Sanggam Hutagalung MM, Ketua III H OK Zulkarnain SH MSi, Ketua Bidang Ekonomi dan Kesra Drs H Daudsyah Munthe MM, Ketua Bidang Sosbud Elyuzar Siregar SH MHum dan pengurus lainnya Ansari A Tarigan, Alam Saragi, Nina Kirana, Ali Mukti Siregar, Usman Effendi Rambe dan Kepala Sekretariat Drs Harun Al Rasyid.
Dalam pleno ini, organisasi reflektif tersebut menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pilkada serentak pada 2024. Namun, mereka juga menegaskan pentingnya mengatasi dampak sosial, terutama ancaman keterbelahan masyarakat yang dirasakan sejak Pilkada 2019 dan masih berlanjut hingga kini.
Mayjen TNI (Purn) M Hasyim menyampaikan, “Kita patut bersyukur sebagai negara besar yang telah membuktikan kemampuan melaksanakan demokrasi luar biasa pada 2024. Namun, kita juga harus jujur mengakui adanya indikasi ancaman keterbelahan masyarakat. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.”
Ia menekankan bahwa persatuan adalah pilar utama bangsa yang harus terus dijaga. Dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, Hasyim berharap jiwa, semangat, dan nilai-nilai nasionalisme 1945 dapat dihidupkan kembali untuk menyatukan bangsa. “Tanpa persatuan, bangsa kita ini bubar jalan. Momentum 2025 adalah waktu yang tepat untuk merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.
*Politik Kebangsaan untuk 2025*
Sekretaris Umum DHD 45 Sumut, Dr. H. Eddy Syofian, MAP, menambahkan bahwa memasuki 2025, seluruh elemen masyarakat perlu meninggalkan politik kepentingan yang memecah belah dan mengutamakan politik kebangsaan.
