MEDAN, Sinarsergai.com – Ibadah haji bukan sekadar urusan keberangkatan jamaah menuju Tanah Suci. Di balik koper, paspor, gelang identitas, dan deretan bus menuju bandara, tersimpan satu hal yang jauh lebih besar: marwah pelayanan publik dan nama baik daerah.
Tahun ini, Embarkasi Medan memasuki babak penting. Untuk pertama kalinya, Dr. Zulkifli Sitorus berdiri sebagai pemegang pucuk kendali utama penyelenggaraan haji Sumatera Utara.
Sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), ia bukan lagi sekadar bagian dari sistem, melainkan wajah utama dari keberhasilan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
Ini bukan tugas administratif biasa. Ini adalah ujian kepemimpinan.
*Dan ujian itu tidak kecil*.
Di tengah transisi kelembagaan nasional, ketika penyelenggaraan haji memasuki fase baru dengan penguatan peran Kementerian Haji dan Umrah, publik menaruh harapan besar.
Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius pada kualitas pelayanan jamaah, sementara hubungan diplomatik dengan Arab Saudi menjadi bagian penting dari kehormatan negara.
Pada titik ini, setiap embarkasi bukan hanya urusan teknis, tetapi representasi negara.
Di Sumatera Utara, pusat pertaruhan itu bernama Embarkasi Medan.
Karena itulah, di tangan Zulkifli Sitorus, bukan hanya kelancaran pemberangkatan jamaah yang dipertaruhkan. Nama besar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, ikut berada dalam ruang penilaian publik.
Secara formal, gubernur memang bukan pelaksana teknis haji. Namun masyarakat tidak pernah memisahkan pelayanan publik berdasarkan bagan struktur birokrasi.
Yang mereka lihat sederhana: pelayanan haji di Sumatera Utara berjalan baik atau bagaimana. Jika baik, daerah dipuji. Jika lainnya, kepala daerah ikut dipersoalkan.
*Di sinilah letak beban sunyi itu.*
Bobby Nasution sebagai gubernur membawa wajah pemerintahan daerah. Sementara Zulkifli Sitorus memegang ruang paling sensitif yang menyentuh langsung hati masyarakat: pelayanan ibadah.
Jika embarkasi berjalan tertib, nyaman, manusiawi, transparan, dan minim keluhan, publik akan membaca itu sebagai keberhasilan Sumut.
Tetapi bila muncul kekacauan, keterlambatan, lemahnya komunikasi, atau buruknya pelayanan, gema kritik akan meluas jauh melampaui pagar Asrama Haji.
Karena itu, Zulkifli tidak cukup hanya bekerja baik—ia harus terlihat bekerja baik.
*Kemitraan Media*
Keterbukaan informasi menjadi mutlak. Kemitraan profesional dengan media harus dibangun, bukan dihindari. Publik berhak mengetahui kesiapan embarkasi, pelayanan jamaah, sistem penanganan masalah, hingga langkah antisipasi terhadap kendala lapangan.
Dalam era keterbukaan, diam sering kali lebih berbahaya daripada kesalahan kecil yang dijelaskan dengan jujur.
Embarkasi Medan tidak boleh dikelola dengan mentalitas rutinitas tahunan. Ini adalah panggung kepercayaan publik.
Zulkifli Sitorus harus memahami bahwa pengalaman pertamanya sebagai pemegang kendali utama justru datang pada saat paling berat.
Ia tidak sedang memimpin acara seremonial, melainkan menjaga kehormatan pelayanan umat. Ia bukan hanya mengatur jadwal keberangkatan, tetapi sedang memegang marwah Sumatera Utara.
*Tulisan ini bukan vonis, melainkan pengingat.*
Bahwa di balik setiap jamaah yang berangkat dengan senyum dan ketenangan, ada nama besar yang ikut dijaga. Ada kehormatan daerah yang dipertahankan. Ada harapan gubernur yang tak selalu diucapkan, tetapi jelas terasa.
Dan mungkin, dari ruang kerjanya, Bobby Nasution hanya ingin satu hal sederhana: Zulkifli Sitorus memahami betul bahwa tahun ini, ia harus berjuang InsyaAllah berhasil.*(Penulis zulfikar tanjung bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)*
