Banda Aceh, Di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi yang dihadapi Aceh hari ini, satu hal yang tidak boleh dianggap sepele adalah persoalan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program ini bukan sekadar kebijakan kesehatan, melainkan simbol keberpihakan politik kepada rakyat kecil. Karena itu, polemik terhadap Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut marwah politik Partai Aceh di mata masyarakat.
Sejak tahun 2010, JKA telah menjadi salah satu program yang paling melekat dengan perjuangan politik Partai Aceh. Di tengah keterbatasan pelayanan kesehatan saat itu, JKA hadir sebagai jawaban atas keresahan masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan akses pengobatan. Program ini bukan hanya membantu rakyat berobat, tetapi juga membangun keyakinan bahwa pemerintah Aceh mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat bawah.
Selama bertahun-tahun, Partai Aceh membangun legitimasi politik melalui narasi perjuangan rakyat. Salah satu bentuk konkret yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah hadirnya JKA. Program ini membuat rakyat merasa pemerintah benar-benar hadir ketika mereka sakit, ketika biaya rumah sakit terasa mustahil dijangkau, dan ketika harapan hidup bergantung pada akses pelayanan kesehatan.
Karena itulah, JKA bukan hanya program teknokratis. Ia telah berubah menjadi identitas sosial dan emosional masyarakat Aceh. Menyentuh atau melemahkannya tanpa solusi yang jelas sama artinya dengan menyentuh kepercayaan publik itu sendiri.
Masyarakat mungkin bisa memaafkan janji politik yang terlambat. Tetapi rakyat jarang lupa ketika hak dasar mereka perlahan dipersulit. Ketika masyarakat mulai merasa ditinggalkan dalam urusan kesehatan, maka kekecewaan itu akan berubah menjadi penilaian politik. Dan sejarah politik selalu menunjukkan bahwa partai yang gagal menjaga kedekatan dengan kebutuhan rakyat akan perlahan kehilangan tempat di hati masyarakat.
