MEDAN, Sinarsergai.com – Dalam dunia politik dan pemerintahan modern, tidak sedikit pemimpin yang membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pidato panjang, slogan populis, atau seremoni yang dirancang sedemikian rupa untuk membentuk citra.
Namun, publik sesungguhnya lebih mudah percaya pada tindakan nyata dibandingkan kata-kata.
Barangkali itulah yang kini sedang diperlihatkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam membangun hubungan dengan kalangan wartawan dan insan media di daerah ini.
Momentum Iduladha 1447 Hijriah menjadi salah satu penanda yang paling terasa. Melalui Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP) yang diketuai Syaifullah Defaza, Bobby Nasution menyerahkan empat ekor lembu kurban untuk wartawan dan insan media di Sumatera Utara.
Dua ekor merupakan hewan kurban pribadi Bobby Nasution, sedangkan dua ekor lainnya diserahkan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 400 wartawan dan insan media, termasuk di luar anggota FWP, ikut menerima pembagian daging kurban tersebut.
Bagi sebagian orang, empat ekor lembu mungkin terlihat sederhana. Namun bagi kalangan wartawan yang telah puluhan tahun mengikuti dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pers di Sumatera Utara, langkah itu memiliki makna simbolik yang jauh lebih dalam.
Dalam ingatan banyak wartawan senior, mungkin baru kali ini dalam sekitar tiga dekade terakhir — seorang gubernur menunjukkan perhatian sedemikian langsung 4 ekor lembu kepada insan media melalui momentum sosial-keagamaan seperti Iduladha.
Yang menarik, perhatian Bobby Nasution kepada wartawan tidak berhenti pada momentum kurban. Sebelumnya, ia juga menggagas bantuan uang muka (DP) bagi wartawan yang ingin memiliki rumah bersubsidi. Bahkan program itu kemudian menggugah empati kalangan pengembang perumahan untuk ikut berpartisipasi menggratiskan berbagai biaya administrasi dan akad kredit bagi wartawan penerima manfaat.
(*Dimensi Kemanusiaan)*
Di sinilah letak pentingnya membaca tindakan Bobby Nasution bukan sekadar sebagai bantuan sosial biasa, melainkan sebagai bagian dari cara kepemimpinan yang memahami bahwa hubungan antara pemerintah dan pers tidak cukup dibangun lewat konferensi pers, jamuan seremonial, atau kedekatan formal semata.
