Kasus serupa juga terjadi di Aceh, ketika mantan kepala SMP Negeri 1 Bandar Dua, Pidie Jaya, dijatuhi hukuman penjara karena terbukti menyalahgunakan Dana BOS dengan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Ponorogo, mantan kepala SMK PGRI 2 divonis 12 tahun penjara dalam perkara korupsi Dana BOS yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.
Deretan kasus tersebut menjadi bukti bahwa penyimpangan Dana BOS bukan sekadar isu atau prasangka. Ketika pengawasan lemah dan transparansi diabaikan, anggaran yang seharusnya menjadi hak siswa dapat berubah menjadi objek penyalahgunaan wewenang.
Ironisnya, pengawasan selama ini masih terlalu bertumpu pada pemeriksaan dokumen administratif. Padahal korupsi modern tidak selalu dilakukan dengan menghilangkan dokumen, melainkan justru dengan menyempurnakan dokumen agar tampak sesuai aturan. Karena itu, audit lapangan, keterbukaan informasi, keterlibatan komite sekolah, serta pengawasan masyarakat harus diperkuat.
Sekolah tidak boleh menjadi wilayah yang tertutup dari kontrol publik. Setiap rupiah Dana BOS berasal dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Orang tua siswa berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh peserta didik.
Pendidikan bukan ruang untuk memperkaya diri. Dana BOS bukan milik kepala sekolah, bendahara, maupun kelompok tertentu. Dana tersebut adalah hak siswa yang dititipkan negara untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik.
Jika masih ada oknum yang menjadikan anggaran pendidikan sebagai lahan permainan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar uang negara, melainkan masa depan generasi bangsa.
Zainal
