Jakarta, Sinarsergai – Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), M. Julian Manurung, meminta pemerintah menghentikan berbagai kebijakan yang berpotensi memicu benturan dengan masyarakat. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, konflik terkait persoalan pertanahan, penataan pedagang kaki lima, maupun persoalan sosial lainnya sebaiknya dihindari.
Ia menilai, berbagai konflik yang terjadi di sejumlah daerah kerap berlangsung dengan kehadiran aparat TNI dan Polri. Kondisi tersebut dinilai tidak memberikan dampak positif bagi upaya menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Sebagai pengamat sosial, ekonomi, dan budaya, M. Julian Manurung menjelaskan bahwa Indonesia telah menghadapi berbagai gejolak sejak krisis moneter tahun 1997. Menurutnya, kondisi ekonomi dan politik yang terus mengalami dinamika telah memunculkan berbagai persoalan yang memengaruhi kewibawaan sejumlah institusi negara.
Ia mengatakan, fenomena tersebut terus berkembang sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 hingga masa pemerintahan saat ini, sehingga diperlukan langkah nyata untuk mencegah munculnya konflik yang lebih luas, baik secara struktural maupun horizontal.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/7/2026), Julian meminta Presiden Prabowo Subianto segera menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar menghentikan kebijakan maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan gesekan dengan warga.
Menurutnya, pendekatan yang lebih mengedepankan dialog, komunikasi yang efektif, dan cara-cara persuasif jauh lebih tepat dibandingkan tindakan yang bersifat konfrontatif. Ia berharap pengalaman konflik yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang hingga menimbulkan korban maupun kerugian bagi masyarakat.
Julian juga menyoroti masih banyaknya konflik pertanahan di berbagai daerah, baik yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat, perusahaan swasta maupun BUMN dengan warga, hingga persoalan penertiban pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah. Ia meyakini sebagian besar persoalan tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila semua pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah.
