BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh / DPRA Fraksi Partai NasDem, Martini,S.Pd.M.H menegaskan bahwa persoalan Aceh tidak dapat dilihat semata dari aspek ekonomi dan kemiskinan.
Isu kekhususan Aceh, termasuk kepastian terkait Bendera Aceh, juga harus segera dituntaskan sebagai bagian dari amanah perjanjian damai.
Pernyataan tersebut disampaikan Martini dalam rapat paripurna DPR Aceh di Banda Aceh,Rabu, 27 Agustus 2026.
“Pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan kekhususan Aceh, termasuk Bendera Aceh yang hingga kini belum kunjung memperoleh kesepakatan dan kepastian,” ujar Martini.
Dalam pemaparannya, Martini menekankan 5 poin penting yang harus menjadi perhatian bersama:
*Pertama, persoalan Aceh harus dilihat secara utuh.* Bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kekhususan Aceh sebagai bagian dari perjalanan perdamaian.
*Kedua, APBA harus berpihak kepada rakyat.* APBA harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, dan menekan pengangguran.
*Ketiga, kekhususan Aceh harus segera dituntaskan.* Persoalan kekhususan termasuk Bendera Aceh tidak boleh terus dibiarkan. Diperlukan komunikasi dan kesepakatan dengan Pemerintah Pusat agar tidak berlarut-larut.
*Keempat, APBA adalah amanah rakyat.* Setiap program dan kegiatan harus berpihak pada rakyat. Pelaksanaan anggaran harus lebih cepat dan tepat sasaran.
*Kelima, perhatian untuk kelompok rentan.* Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada guru pengajian, pimpinan dayah, tenaga kesehatan, serta penanganan dampak banjir dan pemulihan pascabencana.
Martini juga mengingatkan bahwa pembangunan Aceh tidak cukup diukur dari angka ekonomi semata.
> “Pembangunan Aceh tidak cukup diukur dari angka ekonomi semata. Aceh memiliki dimensi kekhususan yang harus dihormati dan diselesaikan secara serius,” tegasnya.
Terkait Bendera Aceh, Martini menegaskan hal tersebut merupakan salah satu agenda penting yang membutuhkan komunikasi dan kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
