“Kalau semuanya dialihkan ke kantin sekolah, yang terlayani tentu lebih banyak siswa. Sementara di luar sekolah masih ada santri, ibu hamil, balita dan kelompok lainnya yang juga membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi,” ujarnya.
Menurut Husna, SPPG justru memiliki ruang untuk mendukung distribusi manfaat MBG secara lebih luas karena sistem penyediaan dan pendistribusian makanan dapat disesuaikan dengan kelompok sasaran. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola dan pengawasan SPPG agar pelaksanaan program semakin efektif.
Di sisi lain, perwakilan mitra, Iswadi, mengatakan keberadaan SPPG juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebutuhan itu mencakup beras, sayuran, telur, ikan, daging, buah-buahan hingga berbagai bumbu. Operasional SPPG juga menciptakan kebutuhan tenaga kerja, distribusi dan jasa pendukung lainnya.
“Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, kualitas makanan, cakupan penerima manfaat dan akuntabilitas pengelolaan harus berjalan beriringan,” kata Iswadi.
Ia menilai pembenahan SPPG tidak cukup hanya menyentuh aspek administratif. Perbaikan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, standar kebersihan dan keamanan pangan, pemenuhan kandungan gizi, distribusi hingga pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
Iswadi berharap evaluasi terhadap SPPG tidak berujung pada penyempitan cakupan program. Sebaliknya, evaluasi harus memastikan sistem yang ada semakin baik dan mampu menjangkau seluruh kelompok yang menjadi sasaran MBG.
“Yang harus diperkuat adalah sistemnya. Kalau ada masalah, cari akar persoalannya, perbaiki mekanismenya, dan pastikan manfaat MBG tidak hanya dirasakan siswa di sekolah, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya,” pungkasnya.
