Gempar Sumut Dumaskan Kasus Dugaan Penyimpangan Proyek SPPG Rp5,3 Miliar ke Kejati Sumut – Laman 2 – Sinarsergai
Hukum & Kriminal

Gempar Sumut Dumaskan Kasus Dugaan Penyimpangan Proyek SPPG Rp5,3 Miliar ke Kejati Sumut

×

Gempar Sumut Dumaskan Kasus Dugaan Penyimpangan Proyek SPPG Rp5,3 Miliar ke Kejati Sumut

Sebarkan artikel ini

Salah satu poin penting dalam pengaduan tersebut adalah dugaan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan proyek dengan dasar hukum yang digunakan.

Berdasarkan informasi dan dokumen awal yang dihimpun, pembangunan SPPG diduga telah mulai dilaksanakan sekitar Agustus 2025.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis baru ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.

Perbedaan waktu tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen:
• Apa dasar hukum yang digunakan ketika proyek mulai dilaksanakan?
• Siapa pihak yang mengusulkan dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan?
• Bagaimana proses penganggaran dan penetapan kegiatan dilakukan?
• Apakah Pembangunan SPP yang menelan uang rakyat sebesar 4miliar sudah melalui tender pada sistem LPSE?
• Apakah pengadaan mobil dan peralatan SPPG telah melalui mekanisme E-Katalog apada sistem LPSE?
• Apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu?

GEMPAR-SUMUT meminta Kejati Sumut tidak mengabaikan persoalan tersebut karena menyangkut legalitas penggunaan anggaran daerah.

Dalam dokumen pengaduan, GEMPAR-SUMUT juga meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta penentuan penyedia.

Beberapa nama yang tercantum dalam dokumen pengaduan disamarkan menggunakan inisial, di antaranya Oknum Pejabat CIKATARU Deli Serdang R dan A.M,. Oknum Pejabat PBJ A.P.S, serta adanya Oknum pejabat instansi vertikal G.A.S., dan J.C.S. para oknum tersebut wajib di periksa.!

GEMPAR-SUMUT meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat tindakan melampaui kewenangan, konflik kepentingan, pengarahan penyedia, atau intervensi dalam proses pengadaan.

Selain itu, dugaan keterkaitan CV S.S. sebagai pihak pelaksana juga diminta untuk ditelusuri melalui pemeriksaan sistem upload di sistem LPSE berupa Dokumen Kualifikasi, Teknis, Administrasi, Konsultan, dan Penawaran, serta pemeriksaan dokumen kontrak, proses pemilihan penyedia, pembayaran, serta hubungan para pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *