MEDAN,Sinarsergai.com- Beberapa minggu yang lalu Provinsi Sumatera Utara dibuat terkejut viralnya Mobil Dinas milik Sekretariat daerah Kabupaten Batubara yang diberitakan ada di salah satu tempat hiburan malam di ibukota Jakarta, dan adanya pernyataan Sekda Batubara yang telah menuduh tiga orang Pejabat teras di Batubara ada di mobil tersebut dan hal ini membuat kegaduhan di tengah tengah masyarakat khususnya di Batubara,
Ternyata setelah di konfirmasi kepada Sopir Mobil Dinas tersebut tidak ada membawa satupun pejabat yang dituduhkan Sekda dan dia hanya lewat memotong jalan karena menghindari kemacetan dan itu adalah alternatif satu satunya dari depan tempat hiburan tersebut yang kemudian difoto oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan ketika di cek seluruh pejabat Batubara tidak ada satupun yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.
Muhammda Amril Harahap Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah Provinsi Sumatera Utara, mengatakan ” Saya sudah lama mengamati perilaku NDS yang tidak koperatif dan terkesan ugal ugalan dalam melaksanakan tupoksinya sebagai pejabat Negara. Nah,terkait hal ini saya mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, diduga NDS selaku Sekretaris Daerah Batubara sudah membuat pernyataan hoax ke publik dan juga tanpa kordinasi kepimpinanya yakni Pj Bupati Batubara.
Padahal semua itu tidak benar dan dinilai membuat kegaduhan di Batubara. Ini jelas melanggar Undang Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 dan Pasal 45 A dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil,Ujar Amril.
Amril juga menambahkan bahwa NDS yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara sudah tidak layak dipertahankan sebagai Sekda. Defisitnya Keuangan daerah Kabupaten Batubara saat ini diduga kuat karena tidak becusnya NDS sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) TA.2022-2023 yang sudah merugikan negara puluhan milyar.
Pada Saat Pj Bupati Batubara dijabat Pak Nizamul sudah sempat memohonkan kepada inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa TAPD Kabupaten Batubara, terhadap penyusunan APBD dan P.APBD 2023, yang mana adanya kegiatan pekerjaan pada tahun anggaran 2023 yang dibebankan oleh TAPD pada APBD tahun anggaran 2024,sehingga mengakibatkan tidak berjalanya program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batubara sebagaimana mestinya.Pungkas Amril
