JAKARTA, Sinar sergai.com-Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jumat (13/3). Menhub Dudy mengatakan, posko tersebut menjadi pusat koordinasi nasional yang berfungsi untuk memantau kondisi operasional transportasi, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku
kepentingan transportasi,” ujar Menhub Dudy.
Selain membentuk posko dalam rangka pengawasan, monitoring, serta evaluasi hingga ke tingkat wilayah, Menhub Dudy menyatakan, Kemenhub juga telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada moda transportasi antara lain dengan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, pembatasan angkutan tertentu jelang hari H atau puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi antrean dan kemacetan, serta menyiapkan cadangan sarana angkutan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kemudian, dilakukan juga rampcheck untuk memastikan kelaikan operasional, melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, serta pihak terkait, serta mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol. Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif kepada petugas maupun masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait.
Di sisi lain, Menhub Dudy mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada sinergi, disiplin, serta integritas seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan terkait antara lain memastikan seluruh unsur yang bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan, melakukan pengawasan secara tegas namun tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, membangun komunikasi publik yang baik, transparan, serta mudah dipahami sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah, juga menjaga konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan ego sektoral.
