MEDAN, Sinarsergai.com – Kepemimpinan dalam organisasi profesi tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan program kerja. Lebih dari itu, kedewasaan seorang pemimpin terlihat dari cara menghargai demokrasi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
Menjelang Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara November 2026, Farianda Putra Sinik memperlihatkan sikap yang patut mendapat perhatian. Setelah lima tahun memimpin, ia tidak hanya menghadapi momentum evaluasi, tetapi juga memperlihatkan cara pandang tentang masa depan demokrasi organisasi.
Sikap tersebut menjadi salah satu modal penting dalam menilai kelayakannya kembali memimpin PWI Sumut.
Demokrasi Bukan Sekadar Prosedur
Farianda mendorong agar persiapan konferensi berlangsung demokratis, transparan, dan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ia juga mengingatkan agar proses pencalonan tidak dipersulit sepanjang persyaratan organisasi terpenuhi.
Pesan ini bukan perkara sederhana. Dalam organisasi profesi, petahana memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh anggota memperoleh kesempatan yang sama.
Kepanitiaan yang terbuka, mekanisme yang adil, dan penghormatan terhadap hak memilih serta dipilih merupakan fondasi penting. Demokrasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas, apalagi diarahkan untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
Di sinilah sikap Farianda memiliki arti. Ia menunjukkan bahwa konferensi semestinya menjadi ruang kompetisi gagasan, bukan arena mempertahankan kekuasaan.
Jiwa Besar Seorang Pemimpin
Hal lain yang patut dicermati adalah pesannya agar seluruh peserta menjaga persaudaraan. Perbedaan pilihan dalam konferensi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan yang merusak solidaritas wartawan.
Pesan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa PWI bukan milik seorang ketua atau kelompok tertentu. PWI merupakan rumah bersama yang harus tetap kokoh, siapa pun yang memperoleh amanah kepemimpinan berikutnya.
Jiwa besar seperti inilah yang dibutuhkan organisasi profesi. Seorang pemimpin tidak harus mengendalikan siapa yang akan menggantikannya. Tanggung jawabnya justru memastikan proses pergantian berlangsung terhormat dan tidak meninggalkan perpecahan.
