DENPASAR-Sinarsergai.com-Lagi, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I.,M.Si., menorehkan prestasi di tingkat nasional. Ia terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan The Indonesia Leadership Matrix Awards (ILMA) 2026 kategori _The Best Leader in Fiscal Innovation, Regional Resilience, and Islamic Governance Enforcement_.
Penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Seven Media Asia tersebut berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali.
Penghargaan ILMA 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai responsif dan inovatif sepanjang tahun 2026.
Dalam penilaiannya, penyelenggara menyoroti tiga aspek utama kepemimpinan Bupati Al-Farlaky. Pertama, inovasi transformasi fiskal daerah dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) di tengah tekanan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kedua, respons cepat dan tanggap terhadap penanganan krisis bencana, khususnya di kawasan terdampak dan wilayah yang sulit dijangkau. Ketiga, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis Syariat Islam yang konsisten.
Menanggapi penghargaan tersebut, Bupati Al-Farlaky menyampaikan bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, bukan sekadar pencapaian pribadi.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi daerah masih cukup besar, mulai dari keterbatasan fiskal hingga pemulihan pascabencana,” ujar Al-Farlaky.
Menurutnya, pemerintah harus mampu mencari terobosan, mengelola anggaran secara cermat, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Di saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sumber pendapatan, meningkatkan efisiensi belanja, dan menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran,” cetus Al-Farlaky.
Terkait penanganan bencana, Al-Farlaky menegaskan pemulihan kehidupan masyarakat menjadi prioritas utama. Penanganan korban tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan tempat tinggal, infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta pelayanan dasar.
