Medan.Sinarsergai.com-DPRD Medan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (27/4).
Sebelum dimulai, rapat paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Medan Hasyim SE selaku pimpinan rapat.
LKPJ Pelaksanaan APBD Kota Medan T.A 2019 tersebut sebelumnya dibacakan terlebih dahulu oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi dalam Nota Pengantar Kepala Daerah. Selanjutnya usai dibacakan, Akhyar menyerahkan lampiran Nota Pengantar kepada pimpinan rapat sebagai pertanda bahwa LPJ APBD Kota Medan T.A 2019 telah diterima DPRD Medan.
Dalam laporannya, Akhyar mengatakan salah satu fungsi pokok penyampaian LKPJ adalah menciptakan mekanisme checks and balance penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya antara Pemko Medan dengan DPRD. “Selain itu juga mendorong mewujudkan tata kelola kepemerintahan daerah yang semakin partisipasif, transparan dan berakuntabilitas,” kata Akhyar.
Dalam rapat paripurna yang hanya diikuti ketua, wakil-wakil ketua dan para ketua fraksi tersebut, diungkapkan Akhyar dalam bidang pengelolaan keuangan daerah relatif dapat dikelola secara efektif gun mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota secara berkelanjutan. Di samping itu, dari sisi belanja daerah, pengelolaan keuangan daerah juga diselenggarakan berdasarkan prioritas pembangunan kota yang ditetapkan.
“Belanja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan tidak ada yang melewati pagu belanja kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD. Selain itu, untuk menghindari pelaksanaan anggaran yang kurang tepat sasaran, juga dilakukan evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemungkinan pemborosan atau kurang tepat sasaran dalM pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Diakui Akhyar, selain keberhasilan yang dicapai, Kota Medan juga masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang membutuhkan solusi terpadu. Adapun bilangnya tantangan tersebut di antaranya perwujudan ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dan pengembangan pasar tradisional modern. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan, pengembangan UMKM serta peningkatan daya saing daerah.
