Dekat Dengan Kajari dan Kasi Intel Kejari Sergai, Kades dan Bendahara Bumdes Pon Jaya Abaikan Panggilan Inspektorat

By Administrator Jul 25, 2021

Sergai,Sinarsergai.com – Kabar kedekatan Kepala Desa Pon Andrianto SP dan Bendahara Bumdes Pon Jaya Ulfa (istri kepala desa) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai (Sergai) dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai (Sergai) berhembus secara meluas di kalangan masyarakat Sergai dan berbagai  kalangan masyarakat yang menduga itu salah satu faktor membuat 3 kali panggilan yang dilayangkan secara resmi oleh Inspektorat Kabupaten Sergai diabaikan.

Padahal panggilan yang dilayangkan oleh Inspektorat secara resmi tersebut menindaklanjuti permintaan daripada pihak Kejaksaaan Negeri Sergai agar melakukan audit terhadap dana penyertaan modal yang telah digunakan oleh pengurus Bumdes Pon Jaya yang diterima  pada tahun 2017 sebesar Rp.346 juta dan tahun 2018 sebesar Rp. 100 juta dengan jumlah total diperkirakan sebesar Rp.446 juta.  

Menanggapi hal diatas, Ketua Umum Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) Sabella Gayo, SH.MH.,Ph.D yang juga Ketua Umum Institute Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) Minggu (25/7/2021) mengatakan Penyelenggaraan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus sejalan dengan PP No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.. Nah, ia menilai sikap Kepala Desa Pon dan Bumdes Pon Jaya yang tidak koopeeratif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga bertentangan dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ucapnya.

“Setiap dana yang dipergunakan oleh kepala desa maupun pengurus Bumdes yang bersumber dari uang negera mestilah ada ketransparanan dalam pengelolaan dan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik. Hal tersebut telah ditegas dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 2 bahwa Menteri/Pimpinan, Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sesuai aturan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good governace) dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).”jelas Sabella Gayo, SH.

Sementara Pengacara Riady SH menegaskan bahwa “Pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan uang negara tidak hanya disampaikan kepada pengurus, namun masyarakat juga boleh mengetahuinya. Sebab, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan juga Alokasi Dana Desa (ADD) agar dana yang dipakai tepat sasarannya dan tidak mubazir. Jadi dalam hal pertanggungjawaban penggunaan keuangan tidak ada yang harus disembunyikan dari tim audit inspektorat. 

Apalagi Inspektorat itu sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan mestinya dipaham secara benar tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendukung dan memahami tugas dan fungsi inspektorat itu tidak mudah dalam mewujudkan Good governace.sesuai yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Nah, terkait tidak diindahkannya panggilan oleh Kades Pon dan bendaraha Bumdes Pon Jaya, sebut Riady, tim audit dari inspektorat disarankan agar segera melayangkan hasil pemeriksaannya kepada Kejari Sergai dan diharapkan Kejari Sergai tidak main mata dalam melakukan pemeriksaan dana penyertaan modal Bumdes Pon Jaya.Harapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Sergai Donny Haryono Setyawan SH, Sabtu (24/7/2021) via WhatsApp, terkait kabar kedekatan Kades Pon dan Bendahara Bumdes Pon Jaya dengan dirinya langsung membantah dan mengatakan bahwa dia tidak kenal. Sedangkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Sergai Agus Adi Atmaja SH yang dihubungi via WhatsApp menyangkut informasi hubungannya sangat dekat dengan Kepala Desa Pon Jaya dan Bendahara Bumdes Pon Jaya, Sabtu (24/7/2021), hingga kini belum memberikan jawaban.(Mar/R-03)

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *