MEDAN,Sinarsergai. com – Kritikan yang disampaikan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, atas proyek lampu jalan di Kota Medan, adalah sebatas menjalankan fungsi pengawasannya sebagai wakil rakyat.
Karena itu Wali Kota Bobby Nasution, menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut, dinilai tidak perlu berlebihan menyikapi fungsi pengawasan yang ditunjukkan Ketua DPRD Hasyim.
“Jadi Pak Bobby sebagai Wali Kota, nggak usah baperlah (bawa perasaan),” ujar salah satu kader PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan, kepada wartawan di Medan, Kamis (16/03/2023).
“Rekrutment staf, penempatan pimpinan OPD, alokasi anggaran proyek itu memang harus diawasi. Jadi kalau nggak diawasi lagi, apa kerjaanya (DPRD),” ujar Sutrisno.
Sebagaimana diketahui, antara Hasyim dengan Bobby terjadi polemik, yang ditengarai proyek pembangunan lampu jalan di 8 ruas jalan di Kota Medan bernilai Rp 25,7 miliar.
Hasyim mengatakan sebaiknya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit proyek pembangunan lampu jalan itu, karena terkesan asal jadi padahal menelan banyak anggaran. Sebaliknya Bobby berkicau lewat Medsos, yang menyebutkan Ketua DPRD ‘suka nitip-nitip’.
Menurut Sutrisno, pernyataan koreksi dari Hasyim atas proyek lampu jalan Kota Medan, yang lantas dibalas Bobby dengan statement Hasyim ‘suka nitip-nitip’ sebagaimana yang tayang di media, harus dilihat dari sisi prespektif politik di DPRD.
Sutrisno, Anggota DPRD Sumut 2014-2019 itu mengatakan, harus dipahami bahwa proyek pembangunan lampu jalan yang diprogramkan Pemko Medan, adalah disetujui lewat proses politik di DPRD Medan.
Artinya, Wali Kota sebagai kepala daerah yang mengajukan anggaran pembangunan ke DPRD, tidak otomatis disetujui begitu saja. Yang terjadi adalah proses negosiasi politik.
Kalau kemudian koreksi Hasyim dibalas dengan statement Bobby ‘suka nitip-nitip’, adalah menunjukkan bahwa DPRD juga punya hak menentukan alokasi anggaran itu keman saja.
Wali kota Bobby seharusnya memahami UU Pemerintah Daerah secara utuh, bahwa DPRD bukan lembaga stempel, dan berhak menentukan kemana anggaran dialokasikan. “Mungkin dalam konteks itu Ketua DPRD dianggap nitip,” kata Sutrisno.
