Blog

DMDI Indonesia Apresiasi Polri Tangguhkan Penahanan 7 Warga Rempang

×

DMDI Indonesia Apresiasi Polri Tangguhkan Penahanan 7 Warga Rempang

Sebarkan artikel ini

MEDAN,Sinarsergai.com – Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia mengapresiasi kebijakan penangguhan terhadap 7 warga Rempang yang berstatus tersangka oleh Kapolresta Balerang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto.

“Kita apresiasi kebijakan Kapolresta Balerang atas penangguhan tersangka terhadap 7 warga Balerang dan upaya mediasi Walikota Batam Muhammad Rudi sehingga suasana Batam secara perlahan mulai kondusif,” ujar Ketua Umum DMDI Indonesia, Datuk H Said Aldi Al Idrus kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Senin (11/9/2023).

Hal ini dikatakan Said Aldi merespon peristiwa konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang yang diduga bermula ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang yang jumlahnya berkisar 7.500 jiwa untuk rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang yakni pembangunan kawasan industri, jasa dan pariwisata yang pengerjaannya akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG).

Seperti diketahui, proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.
Menurut Said Aldi, kebijakan penangguhan kepada 7 tersangka warga rempang yang telah diambil Kapolres Balerang adalah keputusan yang tepat.

“Dan DMDI Indonesia berterima kasih kepada Polri khususnya Kapolres Balerang yang telah mengabulkan permintaan penangguhan 7 warga Pulau Rempang tersebut,” ucap Said Aldi yang juga Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini.

Sebagai warga Indonesia berdarah Melayu, Said Aldi sangat merasakan kondisi warga Pulau Rempang yang hampir seluruhnya Suku Melayu. Akan tetapi, menjaga kondusifitas, kekompakan dan persatuan tetap harus yang menjadi hal utama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Selain itu, Said Aldi juga meminta agar investasi jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat, apalagi sampai menimbulkan konflik. Masyarakat Melayu Indonesia tidak anti terhadap investasi pembangunan.

“Namun alangkah baiknya, investasi itu dilakukan dengan cara-cara santun. Jangan sampai menimbulkan gejolak. Karena yang dirugikan itu masyarakat. Santun dan baiklah berinvestasi,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *