MEDAN,Sinarsergai.com- Informasi yang beredar informasi yang menyeret nama Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Ja’far Sukhairi Nasution telah dipanggil oleh Polda Sumatera Utara (Poldasu) menimbulkan kehebohan di berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Sumut. Pasalnya, pemanggilan ini kabarnya menyangkut dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.
Dan berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan di lingkungan Poldasu, Kamis (13/12/2024) menyebutkan, ada dugaan Bupati Madina mangkir dan tidak memenuhi panggilan Poldasu tersebut. Masih informasi, bahwa pemanggilan pertama diketahui pada bulan November 2024 sebelum pelaksanaan Pilkada secara serentak tahun 2024. Tapi, kabar beredar di lingkungan Poldasu, Bupati Madina ini diwakili oleh penasehat hukumnya,” demikian informasi yang berhasil dihimpun pada, Jum’at (06/12/2024).
Sedangkan untuk pemanggilan keduanya, Bupati Madina HM Ja’far Sukhairi Nasution pada Kamis (5/12/2024) oleh Poldasu untuk dimintai keterangannya. Pemanggilan kedua ini konon informasinya lagi, Bupati Madina juga tidak menghadirinya tanpa diketahui alas an yang jelas.
Sementara itu Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hari Wahyudi sebelumnya dikonfirmasi melalui WhatsApp, wartawan pada Jum’at (6/12/2024), mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkait pemanggilan Bupati Madina tersebut. “Saya belum mendapat informasi itu. Nanti kita cek,” tulis Hadi singkat menjawab konfirmasi wartawan via chat whatsapp.
Secara terpisah, Kanit Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut, AKP Rismanto Jayanegara Purba dihadapan Aksi Masyarakat Madani Sumatera Utara (MAMASU) Rabu (13/11/2024) siang lalu mengatakan, Bupati Madina HM Ja’far Sukhairi Nasution akan kembali diperiksa oleh Polda Sumut terkait kasus PPPK Madina tahun anggaran 2023-2024 lalu.
Pemanggilan tersebut kata AKP Rismanto, bahwa sampai dengan saat ini Kepolisian masih bekerja dan telah melakukan pemanggilan kepada Bupati Madina yang aktif HM Ja’far Sukhairi Nasution untuk kebutuhan penyelidikan kasus PPPK Madina.
