PEMATANGSIANTAR,Sinarsergai.com – Polemik keberadaan Koin Bar di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar kembali mencuat setelah beberapa waktu lalu pemilik tempat hiburan tersebut, Mimi, ditangkap oleh tim Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba. Penangkapan itu seharusnya menjadi alaram keras bagi aparat dan pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas, khususnya mencabut izin operasional bar yang dianggap rawan menjadi sarang tindak pidana.
Gerakan Masyarakat Anti Prostitusi, Narkoba dan Judi (Gemapronadi) menilai pemerintah daerah terkesan tutup mata atas persoalan ini. “Kami mempertanyakan mengapa izin Koin Bar masih tetap dibiarkan berlaku meski pemiliknya sudah ditangkap Mabes Polri. Hal ini jelas membuktikan lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran yang berpotensi merusak generasi muda,” tegas Ketua Gemapronadi, Andi Ryansah, Senin (6/10/2025).
Lebih lanjut, Gemapronadi mendesak pemerintah tidak hanya mencabut izin, tetapi juga menutup Koin Bar secara permanen. Menurut mereka, tempat hiburan malam tersebut rentan dijadikan lokasi peredaran narkoba, praktik prostitusi, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Koin Bar harus dirazia setiap hari bila memang masih dibuka. Tidak boleh ada toleransi, karena jika dibiarkan, kejadian serupa bisa terulang,” ujar Andi Ryansah.
Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Tri Utomo. Ia mengingatkan pemerintah agar lebih serius dalam menangani potensi TPPO yang bisa saja terjadi di lokasi-lokasi hiburan malam semacam Koin Bar. “Kasus TPPO marak terjadi dengan modus mengatasnamakan hiburan. Pemerintah harus segera mengambil langkah pencegahan sebelum korban-korban berjatuhan, terutama anak di bawah umur,” ungkapnya.
Tri Utomo menambahkan, perlindungan anak tidak bisa dinegosiasikan. Setiap tempat yang rawan dijadikan ajang eksploitasi, baik seksual maupun tenaga kerja, harus mendapatkan pengawasan ketat. “Negara tidak boleh kalah oleh oknum pemilik bar atau pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan. Jika pemerintah lalai, maka sama saja ikut membiarkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya dengan nada tegas.
