Melalui penelitiannya, Baharuddin dinilai menunjukkan kesadaran bahwa demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh program pembangunan, tetapi juga oleh bagaimana persepsi politik dibangun di tengah masyarakat.
Jika hasil kajian itu diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan, Batu Bara dinilai berpeluang memiliki tata kelola politik yang lebih inklusif, komunikasi pemerintahan yang lebih terbuka, serta pelayanan publik yang lebih adil tanpa diskriminasi sosial maupun politik.
“Politik identitas tidak selalu buruk, tetapi menjadi berbahaya ketika dipakai untuk memecah belah masyarakat. Pemimpin yang memahami itu akan lebih mampu menjaga stabilitas sosial,” kata pengamat tersebut.
Masyarakat kini menaruh harapan agar capaian akademik itu tidak berhenti pada seremoni gelar, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk kebijakan nyata. Mulai dari pelayanan publik yang lebih responsif, pembangunan yang merata, hingga komunikasi pemerintahan yang lebih menyejukkan.
Dengan gelar doktor yang kini melekat pada namanya, Baharuddin Siagian dinilai memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sebab, kepemimpinan publik pada akhirnya tidak hanya diukur dari jabatan, tetapi dari kemampuan menghadirkan perubahan nyata melalui ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.
