Ia menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka bukan hanya kredibilitas individu pejabat yang runtuh, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan Aceh secara keseluruhan.
“Ini sudah menjadi preseden buruk. Jika tidak ada evaluasi serius, maka publik berhak menyimpulkan bahwa birokrasi pendidikan kita sedang dipenuhi oleh ketidakmampuan yang dilegitimasi,” tutup Asaduddin.
Zainal
