Di Aceh, satu kali operasi besar saja bisa menghabiskan tabungan keluarga bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang harus menjual emas, tanah, kendaraan, atau berutang hanya untuk biaya pengobatan.
Karena itu, ketika Pergub mulai membatasi layanan berdasarkan angka-angka statistik desil, masyarakat merasa negara tidak lagi melihat manusia sebagai warga yang harus dilindungi, tetapi sekadar objek administrasi fiskal.
Di sisi lain, implementasi Pergub ini juga memunculkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Ketika banyak kabupaten mulai mengambil jalur sendiri, maka yang terjadi adalah fragmentasi kebijakan kesehatan di Aceh.
Akibatnya, layanan kesehatan menjadi berbeda-beda antarwilayah. Ada daerah yang tetap melayani penuh, ada daerah yang mulai membatasi. Kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi prinsip keadilan pelayanan publik.
Pergub JKA akhirnya bukan hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dan bagi pemerintahan Muzakir Manaf, situasi ini sesungguhnya bukan ancaman kecil.
Sebab dalam politik Aceh, isu kesehatan jauh lebih sensitif daripada sekadar isu pembangunan fisik atau birokrasi. Rakyat mungkin masih bisa memaklumi jalan rusak atau proyek yang lambat. Tetapi ketika urusan berobat mulai dipersulit, kemarahan publik akan jauh lebih cepat membesar.
Apalagi selama ini Partai Aceh membangun legitimasi politiknya melalui narasi keberpihakan terhadap rakyat kecil. JKA merupakan salah satu simbol paling nyata dari narasi tersebut.
Karena itu, jika Pergub JKA tetap dipertahankan tanpa evaluasi besar atau bahkan tanpa pencabutan, maka risiko politiknya bisa sangat serius bagi pemerintahan Mualem dan Partai Aceh sendiri.
Masyarakat akan mulai melihat adanya jarak antara janji politik dan realitas kebijakan di lapangan. Kepercayaan yang selama ini dibangun bertahun-tahun dapat terkikis perlahan hanya karena rakyat merasa kehilangan rasa aman dalam memperoleh layanan kesehatan.
