“Plt pada prinsipnya bersifat sementara dan memiliki tugas utama untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sampai dilaksanakannya proses pemilihan atau kongres sesuai ketentuan. Karena itu, kami memohon PSSI Pusat memberikan penjelasan mengenai batas waktu, kewenangan, serta tugas dan tanggung jawab Plt Ketua Asprov PSSI Sumatera Utara, termasuk apakah masa jabatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan organisasi PSSI,” sebut Ariadi.
LPON menilai masa jabatan Saudara Arya Sinulingga sebagai Plt Ketua Asprov PSSI Sumatera Utara telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, bahkan disebut mendekati tiga tahun. Kondisi tersebut perlu mendapatkan evaluasi dari PSSI Pusat, khususnya terkait dasar hukum perpanjangan atau keberlanjutan penugasan sebagai Plt serta alasan belum terlaksananya Kongres Pemilihan Asprov PSSI Sumatera Utara.
Hal penting lainnya yang disoroti LPON adalah merosotnya prestasi sepak bola Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Plt Asprov PSSI Sumatera Utara Arya Sinulingga. Perkembangan dan prestasi sepak bola Sumatera Utara belum menunjukkan hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Kami berharap PSSI Pusat dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola organisasi, pembinaan atlet, kompetisi, serta prestasi sepak bola Sumatera Utara selama masa kepemimpinan Plt Arya Sinulingga,” beber Ariadi.
Hal krusial lainnya yang dipersoalkan LPON adalah pertandingan Piala Soeratin yang mempertemukan Tim Dispora Sumut dengan Tim Binjai. Dalam pertandingan tersebut Tim Dispora Sumut diduga menurunkan 12 pemain dalam waktu yang bersamaan, sehingga Tim Binjai kemudian melakukan walk out dan dikabarkan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Askot.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional memohon kepada Ketua Umum PSSI melalui jajaran terkait agar melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap legalitas serta dasar penunjukan Saudara Arya Sinulingga sebagai Plt Ketua Asprov PSSI Sumatera Utara sekaligus memeriksa masa berlaku dan dasar penerbitan/perpanjangan SK Plt yang bersangkutan.
