MEDAN, Sinarsergai.com – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2026 sebesar 7,9 persen yang diumumkan Gubernur Bobby Nasution pada Jumat, 19 Desember 2025, berlangsung relatif mulus dan kondusif.
Di tengah dinamika kepentingan buruh, pengusaha, dan tuntutan stabilitas ekonomi, keputusan itu diterima tanpa gejolak berarti.
Di balik proses yang tampak tenang itulah, ada kerja sunyi seorang birokrat: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar.
Dalam dunia birokrasi, tidak semua keberhasilan lahir dari panggung depan. Sebagian justru ditentukan oleh mereka yang memilih bekerja di balik layar, merajut dialog, menyusun data, dan mengolah kepentingan yang berseberangan menjadi satu titik temu.
Yuliani Siregar memperlihatkan tipologi birokrat semacam itu—tenang, tidak menonjolkan diri, tetapi menentukan.
Sebagai kepala dinas, Yuliani memikul tugas yang tidak ringan. Ia harus menjembatani serikat buruh dengan ragam aspirasi kenaikan upah, perwakilan pengusaha dengan kekhawatiran biaya produksi, serta Dewan Pengupahan dengan mandat regulasi dan metodologi perhitungan.
Semua itu harus disajikan secara kualitatif dan kuantitatif kepada Gubernur Bobby Nasution, yang pada akhirnya memegang keputusan politik dan administratif.
Yang menarik, Yuliani tidak menempatkan dirinya sebagai pusat dialog. Ia justru membangun ruang komunikasi langsung antara buruh, pengusaha, dan gubernur.
Dalam setiap tahapan pembahasan, ia berperan sebagai katalisator—mempercepat reaksi, menetralkan gesekan, tetapi nyaris tak terlihat.
Buruh merasa aspirasinya tersampaikan langsung kepada gubernur. Pengusaha merasa kekhawatirannya didengar. Dewan Pengupahan bekerja dalam koridor aturan. Sementara gubernur mendapatkan gambaran utuh untuk mengambil keputusan.
*Kinerja Efektif*
Ciri khas inilah yang jarang dimiliki pejabat publik: bekerja efektif tanpa kebutuhan untuk tampil. Dalam sejumlah pertemuan, Yuliani tidak berpidato, tidak menyampaikan pandangan panjang di forum terbuka.
