MEDAN, Sinarsergai.com – Dalam sebuah pemerintahan modern, keberhasilan komunikasi publik tidak selalu ditentukan oleh seberapa sering seorang pejabat tampil di depan kamera.
Ukurannya justru terletak pada kemampuan membangun sebuah sistem yang mampu bekerja secara konsisten, terkoordinasi, dan dipercaya publik. Ketika komunikasi telah menjadi budaya birokrasi, bukan lagi bergantung pada figur tertentu, di situlah sesungguhnya kualitas tata kelola pemerintahan mulai terlihat.
Dalam perspektif itulah, sepuluh bulan pertama kepemimpinan Erwin Hotmansah Harahap sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menarik untuk dicermati.
Sejak dilantik pada 15 Agustus 2025, Erwin bergerak cepat menerjemahkan visi komunikasi Gubernur Bobby Afif Nasution ke dalam langkah-langkah nyata.
Diawali dengan mempertemukan gubernur dan wakil gubernur bersama lebih dari seratus pemimpin redaksi media massa, kemudian mengimplementasikan konferensi pers harian seluruh organisasi perangkat daerah, hingga memperkuat kemitraan dengan Forum Wartawan Pemprov Sumut, seluruh rangkaian tersebut sesungguhnya mengarah pada satu tujuan besar: membangun sistem komunikasi pemerintahan yang hidup, terbuka, dan berkelanjutan.
*(Dampaknya mulai terlihat*)
Dengan sistem komunikasi yang berjalan secara konsisten, Gubernur Bobby Nasution dapat lebih fokus menjalankan agenda pemerintahan, menyelesaikan berbagai persoalan strategis, serta melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah tanpa harus terus-menerus disibukkan oleh persoalan diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Persoalan-persoalan teknis yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah tidak lagi harus dijelaskan sendiri oleh gubernur. Kepala dinas, kepala badan, kepala biro, maupun pimpinan OPD lainnya telah memperoleh ruang sekaligus tanggung jawab untuk menjelaskan langsung kebijakan sektoral kepada masyarakat melalui media.
Perubahan ini melahirkan pembagian peran yang jauh lebih sehat. Gubernur lebih berkonsentrasi pada fungsi utamanya sebagai decision maker, pengambil keputusan atas arah kebijakan daerah. Sementara berbagai aspek teknis dijelaskan langsung oleh pejabat yang memang menguasai substansi persoalan.
