Hal senada disampaikan Andi Haposan. Ia mengatakan BKAD ingin menghadirkan informasi yang mudah dipahami sehingga masyarakat semakin mengenal fungsi strategis perangkat daerah tersebut.
Selama pemantauan, sejumlah pengunjung tampak berhenti cukup lama membaca panel-panel informasi yang dipasang.
Beberapa di antaranya berdiskusi dengan petugas mengenai mekanisme pengelolaan APBD, sementara lainnya menanyakan proses pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kehadiran stan BKAD menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak lagi diposisikan sebagai urusan birokrasi yang eksklusif, melainkan bagian dari edukasi publik.
Pendekatan seperti ini dinilai penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.
Di bawah kepemimpinan Kepala BKAD Sumut Timur Tumanggor, lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membangun komunikasi publik mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui konsep yang dihadirkan di PRSU Ke-50, BKAD seolah menjadi “etalase fiskal” Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengunjung diajak melihat bahwa keberhasilan berbagai program prioritas, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), tidak hanya bergantung pada OPD pelaksana, tetapi juga pada kesiapan sistem penganggaran dan pengelolaan aset yang menjadi fondasi jalannya pemerintahan.
Pada akhirnya, stan BKAD tidak sekadar menjadi ruang pamer informasi, melainkan menghadirkan keyakinan kepada masyarakat bahwa berbagai program yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dukungan fiskal yang terencana dan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan itulah yang tampak ingin disampaikan BKAD kepada setiap pengunjung yang singgah di stan tersebut: pembangunan bukan hanya soal gagasan, tetapi juga soal kesiapan anggaran untuk mewujudkannya.
