“Semoga laporan Menteri ESDM itu tidak hanya bagus di atas kertas. Kalau memang benar, tentu ini akan menopang perekonomian nasional. Tetapi harus ditelaah kembali apakah tidak ada kebocoran dalam prosesnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, sektor sumber daya alam memiliki nilai ekonomi sangat besar dan melibatkan rantai bisnis yang kompleks. Karena itu, celah kebocoran dapat muncul dalam berbagai tahapan, mulai dari produksi, pengangkutan, perdagangan, ekspor, pelaporan volume, penetapan harga, hingga pembayaran kewajiban kepada negara.
“Sekecil apa pun kebocoran uang negara harus menjadi perhatian hukum. Apalagi jika kebocoran itu dilakukan secara sistematis dan berlangsung bertahun-tahun,” tegasnya.
Aminullah mendesak Kejaksaan Agung dan KPK menjadikan dugaan kebocoran keuangan negara sebagai agenda penegakan hukum yang serius. “Publik tidak membutuhkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada pelaku yang mudah ditangkap. Publik membutuhkan keberanian untuk membongkar siapa aktor utama, siapa yang menikmati keuntungan, bagaimana uang itu dicuci, dan ke mana aset negara mengalir,” pungkasnya.
Sebelumnya, saat Harlah (Hari Lahir) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28 di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi persoalan kebocoran ekonomi lebih dari Rp1.000 triliun yang hilang setiap tahunnya. (rel)
