Perbedaan tafsir inilah yang selama bertahun-tahun menjadi sumber perdebatan.
Siapa yang Berhak Menerima Plasma?
Persoalan berikutnya justru datang dari masyarakat sendiri.
Ketika sebuah perusahaan mulai bersedia membangun plasma, pertanyaan berikutnya muncul: Siapa yang berhak menerima? Apakah masyarakat desa yang berbatasan langsung? Apakah pemilik tanah terdampak? Apakah warga yang telah lama tinggal di sekitar perkebunan? Ataukah seluruh masyarakat dalam satu kecamatan?
Tidak jarang persoalan ini memicu konflik horizontal.
Bahkan di beberapa daerah, sengketa penerima plasma justru lebih panjang dibanding perjuangan memperoleh plasma itu sendiri.
Warisan Konflik Agraria
Tidak sedikit perusahaan perkebunan berdiri di atas lahan yang sejak awal menyisakan persoalan.
Ada masyarakat yang merasa tanah adatnya masuk ke dalam HGU.
Ada pula yang mengklaim belum pernah menerima ganti rugi secara layak.
Dalam situasi seperti itu, program plasma sering kali dipandang bukan sebagai kemitraan, melainkan sebagai penyelesaian atas konflik lama.
Padahal secara hukum, keduanya merupakan persoalan yang berbeda.
Tidak Semua Daerah Memiliki Keberanian Politik
Plasma bukan hanya soal hukum.
Ia juga soal keberanian politik.
Tidak semua pemerintah daerah berani mengevaluasi perusahaan besar.
Padahal pemerintah memiliki instrumen pengawasan melalui evaluasi izin usaha, laporan berkala, hingga pembinaan.
Ketika pengawasan tidak berjalan maksimal, perusahaan yang patuh dan yang tidak patuh berada pada posisi yang hampir sama.
Plasma Adalah Investasi Sosial
Di sisi lain, perusahaan juga perlu melihat plasma bukan sebagai beban biaya.
Plasma merupakan investasi sosial jangka panjang.
Masyarakat yang merasa memperoleh manfaat akan menjadi mitra yang menjaga keberlangsungan perusahaan.
Sebaliknya, masyarakat yang merasa diabaikan berpotensi menjadi sumber konflik berkepanjangan.
Karena itu, konsep community-based resources management menjadi semakin relevan. Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian dari ekosistem usaha.
