Persoalan PT Bumi Flora sebelumnya telah beberapa kali dibahas melalui jalur mediasi. Pada Mei 2026, Polda Aceh diketahui memfasilitasi audiensi yang melibatkan masyarakat, serikat tani, pemerintah, BPN dan pihak PT Bumi Flora untuk membahas persoalan HGU.
Masyarakat saat itu juga diberikan ruang untuk menyampaikan dugaan persoalan legalitas melalui mekanisme laporan resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Namun, beberapa bulan berselang, ketegangan kembali terjadi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: apa yang sebenarnya belum selesai dari persoalan PT Bumi Flora, sehingga mediasi yang telah dilakukan belum mampu mencegah konflik kembali meledak di lapangan?
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Aceh, Kementerian ATR/BPN dan seluruh pihak terkait tidak sekadar kembali mempertemukan para pihak, tetapi memberikan kepastian mengenai akar persoalan yang selama ini dipersoalkan masyarakat.
Di sisi lain, aparat juga diminta menjelaskan secara terbuka kronologi kejadian hari ini, termasuk tindakan pengamanan yang dilakukan, jumlah warga yang diamankan serta laporan mengenai dugaan penggunaan gas air mata dan peluru karet.
Semua pihak kini dituntut menahan diri agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Sebab, ketika konflik agraria kembali berujung pada benturan, pertanyaan paling mendasar masyarakat tetap sama: kapan persoalan tanah ini benar-benar diselesaikan?
“Hidup perlu tanah. Mati perlu tanah. Tanah untuk rakyat,” teriak massa aksi.
Berita ini masih berkembang. Redaksi terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian, PT Bumi Flora dan instansi pemerintah terkait.
Zainal
