Jangan biarkan pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan terus bertanya-tanya, sementara pemerintah tidak memberikan kepastian mengenai keakuratan data penerima.
DPD FPRN meminta agar verifikasi menyeluruh segera dilaksanakan hingga tingkat gampong. Pemerintah harus memastikan setiap penerima memenuhi ketentuan, setiap keberatan masyarakat ditangani secara adil, dan setiap persoalan pendataan mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Muhammad Iqbal menegaskan,bantuan UMKM merupakan instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Karena itu, ketepatan sasaran, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas tidak boleh ditawar.
” Rakyat tidak membutuhkan sekadar laporan bahwa bantuan telah disalurkan. Rakyat membutuhkan bukti bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.” Tutupnya.
DPD FPRN ACEH: VERIFIKASI SEKARANG, BENAHI DATA, DAN PASTIKAN BANTUAN UMKM TEPAT SASARAN!
Zainal
