JAKARTA, Sinarsergai.com-Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Mekopolkam) Djamari Chaniago di Jakarta, Selasa (24/2). Pada pertemuan ini, Menhub Dudy melakukan kolaborasi untuk memastikan setiap kebijakan dan langkah strategis di bidang transportasi selaras dengan kebijakan stabilitas dan kemanan nasional, termasuk saat penyelenggaraan angkutan lebaran 2026.
“Koordinasi dibutuhkan agar terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan angkutan lebaran 2026,” papar Menhub Dudy.
Bersama dengan Kemenko Polkam, Menhub mendorong penguatan keamanan pada simpul dan koridor transportasi, pengendalian titik rawan kepadatan dan kemacetan, pengamanan objek vital nasional, peningkatan keamanan terpadu selama angkutan lebaran 2026, penguatan kesiapsiagaan pada wilayah rawan bencana, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Menhub menyebut, pergerakan masyarakat yang diprediksi mencapai lebih dari 143 juta orang selama periode Lebaran 2026 perlu perhatian secara masksimal, khususnya pada koridor padat seperti Tol Trans-Jawa dan lintasan Merak–Bakauheni serta Ketapang-Giilmanuk. Di samping itu, diperlukan pula antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat di objek wisata, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas dan gangguan keamanan.
Dalam hal pengamatan objek vital nasional, koordinasi dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap infrastruktur kritis seperti pelabuhan, bandara, jaringan jalan tol, rel kereta api dan fasilitas transportasi vital lainnya.
“Untuk pengamanan terpadu, kami berkoordinasi dalam pengerahan personel POLRI, TNI, dan unsur keamanan lainnya pada titik-titik rawan kepadatan termasuk rest area guna menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah tindak kriminalitas,” lanjut Menhub Dudy.
Selanjutnya, fasilitas di kawasan rawan bencana juga disiapkan, terutama kesiapan unsur keamanan dan penanggulangan bencana pada wilayah rawan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat. Apabila diperlukan, pemerintah memastikan keterpaduan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca antara BMKG, BNPB, TNI AU, Polri, Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah guna menjamin kesiapan personel, sarana, dan wilayah operasi pada simpul & koridor transportasi strategis.
