Kontroversi antara Pemerintah Kota Langsa dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait penagihan Barang Milik Daerah (BMD) semakin memanas, menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Aceh Timur. Persoalan ini mencuat setelah Wali Kota Langsa, Jefry Sentan, menyindir Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, dengan sebutan “Debt Collector”. Pernyataan ini sontak menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Wartawan Online (PWO) Aceh.
Ketua PWO Aceh, Hasbi, membela tindakan Bupati Aceh Timur. Menurutnya, penagihan yang dilakukan oleh Iskandar Usman Al Farlaky sudah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan tidak melanggar hukum. Hasbi menjelaskan bahwa penagihan tersebut merupakan implementasi dari perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2022.
Ia menegaskan, tindakan bupati justru menunjukkan komitmen untuk mewujudkan transparansi kinerja selama masa jabatannya.
Senada dengan Hasbi, tokoh masyarakat Aceh Timur yang berdomisili di Madat, Masri, juga mendukung ketegasan bupati. Ia menilai bahwa penagihan BMD adalah hal yang wajar dan perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Aceh Timur di masa mendatang.
Masri berharap, dana yang berhasil dikumpulkan dari penagihan tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,
Tindakan Bupati Aceh Timur ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan beberapa pihak. Penegasan bupati terkait penagihan BMD menunjukkan komitmennya untuk mengoptimalkan aset daerah demi kemajuan wilayah dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya transparansi ini, publik dapat memantau penggunaan dana secara akuntabel.
Di tengah polemik ini, sorotan publik tertuju pada bagaimana kedua pemerintah daerah akan menyelesaikan persoalan ini. Upaya penegasan oleh Bupati Aceh Timur dinilai sebagai langkah berani yang patut di acungi jempol dan didukung bersama.
Diharapkan, solusi terbaik dapat ditemukan demi kepentingan bersama dan tidak merugikan pihak manapun.
