Batubara,Sinarsergai.com – Hermasyah Siregar mantan anggota DPRD Kabupaten Asahan, Minggu (07/02/2021) mengatakan pembentukan daerah otonomi baru Pantai Timur Sumatera yang telah disetujui DPRD Sumut terganjal dengan terbitnya peraturan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang diterbitkan pada jaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
Makanya kita berharap Presiden Jokowi mencabut moratorium itu agar Propinsi Pantai Timur Sumatera dapat segera terwujud.ungkapnya.
Nada dukungan juga keluar dari oleh Nafiar S.Pd, M.Si mantan anggota DPRD Kabupaten Batubara, ia berharap DPRD Sumut dan DPD RI perwakilan Sumut dapat memperjuangkan agar Propinsi Pantai Timur Sumatera segera terealisasi untuk kesejahteraan rakyat.
Pembentukan daerah otonomi baru di Propinsi Sumut yang digagas berbagai elemen masyarakat menjadikan Propinsi Sumut menjadi lima propinsi terdiri dari propinsi Sumut, Tapanuli, Sumatera Tenggara, Kepuluan Nias dan Pantai Timur Sumatera.
Untuk Propinsi Pantai Timur Sumatera yang digagas dan dipimpin anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 terdiri dari Kabupaten Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan batu, Labuhan Batu Selatan dan Kota Tanjung Balai. Ujar Nafiar.
Nah, saat ini masyarakat Kabupaten Asahan dan Batubara mulai mewacanakan soal pembentukan Provinsi Pantai Timur Sumatera. Wacana pemekaran daerah dari Propinsi Sumatra Utara itu ditenggarai ihwal pendekatan sektor pelayanan publik yang kini belum memuaskan masyarakat setempat.
Keinginan ini bermula dari jarak Kabupaten ke Medan yang sangat jauh. Warga atau aparat pemerintah yang berurusan ke ibu Kota Provinsi harus menghabiskan waktu belasan jam di perjalanan. Belum lagi kondisi infrastruktur jalan di sana masih banyak yang rusak. Sementara APBD Sumut terbatas untuk perbaikan infrastruktur. (zul)
Redaktur02 
Redaktur