Kondisi tersebut kemudian memunculkan problem lanjutan berupa disparitas kualitas penyelenggaraan PKPA/PPA di berbagai daerah. Tidak semua lembaga penyelenggara memiliki standar kurikulum, metode pembelajaran, maupun sistem evaluasi yang setara. Bahkan dalam beberapa kasus, pendidikan profesi advokat cenderung direduksi menjadi proses administratif untuk memenuhi syarat formal pengangkatan advokat. Padahal, profesi advokat sesungguhnya menuntut proses pendidikan yang tidak hanya membentuk kemampuan teknis litigasi, tetapi juga membangun karakter etik, tanggung jawab sosial, dan kedalaman intelektual calon advokat sebagai bagian dari sistem peradilan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih lemahnya integrasi antara dunia akademik dan dunia praktik hukum. Fakultas Hukum selama ini cenderung menekankan penguasaan teori dan doktrin hukum, sementara organisasi profesi lebih menitikberatkan pada aspek praktis profesi. Akibatnya, lahir jurang yang cukup lebar antara kemampuan akademik dengan kebutuhan praktik hukum modern. Di era digital saat ini, ketika persoalan hukum berkembang semakin kompleks—mulai dari artificial intelligence, fintech, cyber law, hingga digital evidence—pendidikan profesi advokat tidak lagi dapat diselenggarakan dengan pendekatan lama yang bersifat parsial dan ad hoc.
Karena itu, kebutuhan terhadap standardisasi nasional pendidikan profesi advokat sesungguhnya bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan kebutuhan strategis bagi masa depan negara hukum Indonesia. Pendidikan profesi advokat harus dibangun di atas fondasi akademik yang kuat, standar etik yang jelas, dan sistem evaluasi berbasis kompetensi yang terukur. Dalam konteks inilah gagasan transformasi PKPA/PPA yang diusung PERADI PROFESIONAL menemukan relevansinya: bukan untuk memonopoli profesi, melainkan untuk mendorong lahirnya sistem pendidikan advokat yang lebih bermutu, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan hukum abad ke-21.
PARADIGMA BARU: CO-GOVERNANCE PENDIDIKAN ADVOKAT
