ACEH TIMUR, Sinarsergai.com-Sebagai owner SPPG Aceh Timur Ranto Peureulak Paya Unoe, Muhammad Iqbal, meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan ruang kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, untuk melakukan pembenahan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Muhammad Iqbal, keberadaan SPPG dinilai memiliki manfaat dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Karena itu, ia berpandangan SPPG sebaiknya diperkuat melalui evaluasi dan perbaikan, bukan langsung dialihkan ke kantin sekolah.
“Menurut saya, SPPG lebih baik tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada kekurangan, dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena ada persoalan, sistem yang sudah dibangun justru dialihkan ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” imbuh iqbal, Kamis (10/9/2026).
Muhammad Iqbal mengakui keterlibatan kantin sekolah memiliki sejumlah kelebihan, salah satunya karena lokasinya berada dekat dengan penerima manfaat. Namun, menurut dia, faktor kedekatan lokasi belum cukup menjadi dasar untuk memastikan kantin mampu menjalankan fungsi penyediaan makanan dalam program MBG.
Ia menilai diperlukan sejumlah persyaratan, antara lain kapasitas produksi, pemenuhan standar gizi dan porsi, kualitas bahan pangan, kebersihan, keamanan pangan, serta kompetensi tenaga pengelola.
“Yang harus dipastikan bukan hanya makanannya sampai kepada anak-anak, tetapi apakah kandungan gizinya sesuai, porsinya sesuai, bahan yang digunakan memenuhi standar, dan proses pengolahannya aman,” katanya.
Selain standar makanan, iqbal menyoroti aspek pengawasan apabila terdapat perubahan atau penambahan titik pengelolaan makanan dalam program MBG.
Menurutnya, semakin banyak titik pengelolaan, diperlukan sistem pengawasan yang semakin jelas agar kualitas makanan dan pengelolaan anggaran dapat dipantau secara transparan.
“Jangan sampai niatnya efisiensi, tetapi justru membuka banyak titik baru yang sulit diawasi. Kalau ada pengadaan dan pengelolaan dana, semuanya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
